Program Penataan Institusi Pasar Modal

Program Penataan Institusi Pasar Modal
Tujuan program penataan institusi pasar modal adalah meningkatkan peran pasar modal dalam pembiayaan kegiatan investasi perusahaan, termasuk BUMN dan UKMK. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja institusi pasar modal sehingga mampu meningkatkan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan dan melindungi masyarakat. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka hingga tahun 2004, kebijakan penataan institusi pasar modal diarahkan pada upaya: (a)  Mewujudkan lembaga otoritas pasar modal yang berkualitas internasional yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global serta dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional; (b) Memberdayakan pelaku pasar modal melalui restrukturisasi lembaga bursa dan perusahaan efek; (c) Mendorong Penerapan good corporate governance oleh pelaku pasar; (d) Mencegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang; (e) Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah; (f) Menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan; serta (g) Meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal.

Pada kurun waktu 2001 sampai dengan 2004, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai melalui program penataan institusi pasar modal. Pertama, semakin meningkatnya peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Beberapa kemajuan tampak dari perkembangan indikator pasar serta adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dalam industri pasar modal.

Melalui emisi saham, obligasi dan right issue, jumlah dana masyarakat yang terhimpun dimanfaatkan perusahaan (emiten) untuk mengembangkan usahanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, 2002, dan 2003, penghimpunan dana melalui ketiga instrumen tersebut secara berturut-turut adalah Rp8,2 triliun, Rp 16,1 triliun, dan Rp35,6 triliun. Dengan demikian selama kurun waktu 2001-2003 telah terjadi peningkatan lebih dari empat kali lipat. Pada awal tahun 2004, tampaknya para pelaku pasar lebih berhati-hati dalam menyikapi perubahan sistem politik dalam negeri, hal ini terlihat dari penghimpunan dana hingga bulan Juli 2004 baru mencapai Rp12,3 triliun. Angka ini relatif rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2003 (mencapai Rp19,5 triliun).

Perkembangan di atas terutama didorong oleh obligasi korporasi. Di tahun 2001, 2002, dan 2003, emisi obligasi korporasi secara berturut-turut adalah Rp2,9, Rp6,2, serta Rp25,6 triliun dan USD 105 juta merupakan obligasi korporasi yang diterbitkan dalam mata uang asing oleh 2 bank umum. Sedangkan di bulan Juli 2004, walaupun obligasi korporasi yang diterbitkan (yaitu Rp9,0 triliun) relatif lebih rendah dari Juli 2003 (sekitar Rp15 triliun), namun sudah memperlihatkan kemajuan yang berarti dibandingkan dengan akhir tahun 2001 (Rp2,9 triliun), karena disamping dalam besaran nilai yang diterbitkan, sektor industri dari korporasi penerbit obligasi juga semakin meluas. Dalam tahun 2003, tercatat sebanyak 55 perusahaan (emiten) di berbagai sektor industri (10 sektor) telah menerbitkan obligasi baru, terutama sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, infrastruktur, utility dan transportasi, barang konsumsi, serta media informasi. Sedangkan hingga tahun 2002, baru 7 sektor industri yang memanfaatkan penerbitan obligasi korporasi. Perkembangan obligasi korporasi antara lain didorong oleh menurunnya suku bunga perbankan. Jika kestabilan ekonomi dapat dipertahankan, maka potensi penyaluran dana melalui pasar modal akan semakin meningkat.

Di samping itu, pergerakan pasar sekunder memberikan indikator semakin terbukanya peluang berinvestasi di Indonesia. Seiring dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong, pada bulan Juli 2001 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEJ mencapai titik tertinggi yaitu 470,2, namun kemudian IHSG melemah terus bahkan sampai ke level 392,0 (pada akhir Desember 2001) sebagai akibat sentimen negatif pasar terhadap serangan Amerika Serikat ke Afganistan. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, indeks tersebut terus meningkat secara berturut-turut yaitu 424,9, dan 691,9. Bahkan di bulan Juli 2004, indeks mencapai 761,1.

Beberapa faktor penggerak pasar tersebut adalah mulai membaiknya kondisi ekonomi makro Indonesia dan ekonomi regional sehingga terjadi arus modal masuk dari para pemodal asing ke dalam pasar modal Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan transaksi saham pemodal asing. Perkembangannya terlihat dari besaran nilai transaksi saham oleh pemodal asing yang meningkat pesat sejak tahun 2002 hingga 2004, secara berturut-turut adalah Rp9,6 triliun, Rp 35,2 triliun, dan Rp53,3 triliun (Juli 2004). Bahkan secara share terhadap total nilai perdagangan Indonesia, pemodal asing saat ini mencapai 43,2 persen (Juli 2004) artinya telah meningkat empat kali lipat bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2001 (sekitar 11 persen). Selain itu, penjualan saham-saham BUMN (Initial Public Offering=IPO) juga mendorong kegairahan pasar modal. Pada tahun 2003, penjualan saham-saham tersebut mencapai Rp 7,2 triliun atau 72,6 persen dari keseluruhan nilai IPO dan right issue.

Kedua, telah diupayakan pemantapan infrastuktur pasar modal guna meningkatkan keamanan bertansaksi, serta kompatibilitas infrastuktur pasar modal Indonesia dengan pasar modal di negara-negara lainnya. Hasil-hasil yang telah diperoleh adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2001, KPEI mulai menerapkan sistem pinjam meminjam efek bagi anggota bursa yang membutuhkan pinjaman efek untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi bursa dan menerapkan sistem pencatatan sub-rekening efek yang bertujuan untuk mempertegas hak-hak pemodal. Disamping itu, dalam rangka memperkaya alternatif investasi, telah diluncurkannya instrumen baru yaitu perdagangan kontrak berjangka indeks efek yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya (BES). Selanjutnya, untuk mempercepat dan mengefisienkan akses pemodal dalam bertransaksi, pemanfaatan remote trading dan online-trading system mulai dikembangkan di pasar modal dalam negeri.

Di samping itu, telah dihasilkan pula revisi terhadap dua Peraturan Bapepam yang ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada pasar mengenai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi BUMN dan meningkatkan aksesabilitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air untuk dapat memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan tidak hanya pengusaha besar dan menengah, melainkan juga pengusaha kecil mendapatkan akses yang setara untuk dapat memanfaatkan pasar modal.

Pada tahun 2002, beberapa pengembangan infrastruktur pasar modal telah berhasil diperoleh. Telah terlaksananya perdagangan jarak jauh di BEJ dan BES yang berdampak positif pada peningkatan efisiensi penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya, berkaitan dengan peningkatan transparansi informasi dan efektifitas pengawasan aktivitas pasar, telah diterapkan sistem pelaporan elektronik (e-Reporting System) dan database Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, Reksa Dana, Konsultan Hukum, dan Notaris yang dapat terjangkau secara luas. Berkaitan dengan pelaksanaan pasar modal berprinsip syariah, telah diterbikan beberapa produk pasar modal syariah seperti Reksa Dana Syariah, Jakarta Islamic Index (JII), serta Obligasi Syariah Mudharabah.

Selanjutnya, pada tahun 2003, pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan adalah: pengembangan e-monitoring reksadana untuk mengawasi aktivitas dari reksadana, manajer investasi, dan bank kustodian. Dalam rangka meningkatkan likuiditas pasar surat utang negara (SUN), Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) telah mendapat ijin untuk melakukan kegiatan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Adapun anggota HIMDASUN terdiri dari 15 bank umum dan 4 perusahaan efek. Sejalan dengan hal tersebut, diterapkan sistem wajib lapor kepada BES untuk setiap transaksi SUN di pasar sekunder. Dengan adanya sistem ini, diharapkan perdagangan SUN di pasar sekunder akan semakin transparan.

Ketiga, dalam hal kepastian hukum telah dilaksanakan berbagai upaya penegakkan hukum sebagai berikut. Upaya merevisi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah dimulai sejak tahun 2001, yang diawali dengan dilakukannya sosialisasi tentang pokok-pokok perubahan yang dilakukan dalam UUPM kepada para stakeholder pasar modal. Saat ini, draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UUPM tersebut disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai satu paket dengan RUU Otoritas Jasa Keuangan.

Disamping itu, berbagai penyempurnaan peraturan telah dihasilkan. Pada tahun 2001, telah dihasilkan penyempurnaan terhadap enam peraturan dan diterbitkannya dua peraturan baru. Peraturan-peraturan yang dimaksud ditujukan untuk: (1) memberikan kesempatan yang lebih luas kepada investor untuk dapat memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik lebih dari 25 persen tanpa kewajiban melakukan Penawaran Tender, (2) meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan kepada publik mengenai kondisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, (3) meningkatkan minat pasar domestik dan internasional terhadap reksadana Indonesia, (4) memberikan legalitas dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, serta (5) memberikan pengaturan terhadap obligasi dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah.

Di tahun 2002, telah terbentuk Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi diantara para pelaku bisnis pasar modal mengingat mekanisme penyelesaian melalui arbitrase mempunyai sifat yang cepat, efektif, dan efisien serta dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami kegiatan di bidang pasar modal.

Di tahun 2003, beberapa landasan pengaturan penting telah dihasilkan. Telah disusun grand strategy stabilitas dan keberlangsungan pertumbumbuhan industri reksadana yang mencakup tiga strategi dasar yaitu: (1) menyempurnakan regulasi dan menciptakan standar perilaku di industri reksadana; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan riset dan pemantauan di bidang reksadana; dan (3) menciptakan mekanisme penyelesiaan krisis sebagai langkah preventif untuk menekan efek dari kegagalan/krisis pada industri reksa dana. Sebagai tindak lanjut dari grand strategy tersebut, telah diterbitkan peraturan-peraturan mengenai pedoman uji kepatuhan reksadana. Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan publik diterbitkan dua peraturan yaitu mengenai tanggung jawab direksi atas laporan keuangan yang disampaikan kepada publik, serta mengenai pembentukan Komite Audit. Selain itu, untuk memerangi praktek pencucian uang di pasar modal, telah diterbitkan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 183 perusahaan efek dengan hasil yang memuaskan yaitu 90 persen perusahaan efek telah memiliki sistem informasi yang dapat untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan pelaporan yang efektif tentang karakteristik transaksi efek yang dilakukan nasabahnya.

Selanjutnya pada tahun 2004, telah dihasilkan beberapa peraturan sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut dari grand strategy industri reksadana, telah diterbitkan peraturan-peraturan mengenai penerapan manajemen resiko, penegasan mengenai kewajiban dan kewenangan antara bank kustodian dengan manajer investasi, serta profil pemodal reksadana. Untuk meningkatkan kegairahan pasar, telah diterbitkan peraturan-peraturan mengenai: instrumen/produk baru yang dapat diterbitkan, seperti Efek Beragun Aset (asset backed securities), Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek (futures dan options). Selain itu juga diterbitkan peraturan tentang penyelenggaraan perdagangan surat utang negara untuk meningkatkan pasar sekunder surat utang negara.

Selanjutnya, sebagai wujud nyata dari penegakkan hukum pasar modal, beberapa kasus pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal telah berhasil ditemukenali. Pada tahun 2001, dari 37 kasus pelanggaran, 22 kasus telah berhasil dituntaskan. Beberapa kasus pelanggaran yang cukup pelik dan telah terselesaikan adalah kasus manipulasi pasar dan insider trading atas saham Bank BCA, pelanggaran dalam transaksi saham HM Sampoerna, serta kasus terkait dengan keterbukaan informasi yang melibatkan 4 perusahaan publik atau emiten obligasi yang tergabung dalam kelompok usaha Sinar Mas. Dan telah dijatuhkannya sanksi administratif terhadap 292 pihak, dimana 184 diantaranya dikenakan sanksi berupa denda.

Sejalan dengan semakin canggih dan rumitnya kasus pelanggaran di bidang pasar modal, pada tahun 2003, dari 29 kasus pelanggaran, 7 kasus telah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan peringatan tertulis untuk melakukan perbaikan. Total sanksi administratif mencapai Rp8,9 miliar atau lebih rendah sekitar 56,7% dari total nilai sanksi denda tahun 2002 (Rp20,6 miliar). Selanjutnya, Bapepam juga telah membubarkan 10 reksadana yang pengelolaannya tidak efisien.

 

Walaupun perkembangan pasar modal sudah cukup baik, namun peranan pasar modal dalam perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu segera diupayakan antara lain melalui amandemen Undang-Undang Pasar Modal, yang perlu memuat pengaturan terhadap sistem perdagangan alternatif dan meningkatkan mekanisme penegakkan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pemodal, serta memfasilitasi terjadinya inovasi-inovasi yang dimungkinkan dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai pengelola dana masyarakat juga masih terus direstrukturisasi. Hingga akhir tahun 2003, dari 191 perusahaan efek, baru 135 perusahaan yang memenuhi persyaratan permodalan untuk Tahap I, dengan kata lain sebanyak 29 persen perusahaan masih di bawah ketentuan permodalan minimum. Kendala lain adalah terbatasnya sumber dana bursa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Kondisi di atas menunjukkan perlunya penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendorong perkembangan pasar modal.

Beberapa kegiatan pokok yang masih dilakukan: (a) peningkatan kualitas penegakan hukum melalui pembenahan system teknologi informasi mendukung penegakan hukum; (b) melanjutkan restrukturisasi lembaga bursa; (c) Menyiapkan blue print bagi pengembangan pasar modal syariah; (d) Menyiapkan master plan bagi pengembangan pasar modal periode 2005-2009; (e) mempersiapkan penerapan e-reporting dan e-licensing.